Saturday, 07 June 2008
JAKARTA – SURYA-Panglima Komando Laskar Islam Munarman urung menyerahkan diri setelah tahu dikuntit polisi di Sentul, Bogor, Kamis (5/6) tengah malam. Rencana semula, Munarman dijemput kerabatnya, mantan preman yang menjadi da’i, Anton Medan, dengan mobil di sebuah titik di kawasan Sentul. Selanjutnya, mereka bersama-sama ke Mabes Polri, lantas ke Polda Metro Jaya. Reporter Kompas, Ratih Sudarsono, mengisahkan rencana itu karena semobil dengan Anton Medan.
Menurut Ratih, sebenarnya mobil Anton sudah dalam perjalanan ke Sentul menjemput Munarman. Tapi ketika mobil menunggu di satu titik, Munarman tidak muncul dan mengabarkan dirinya tahu sedang diikuti polisi.
Itu sebabnya, Munarman menghilang dan menyiapkan lokasi pertemuan baru. Namun, hingga Jumat (6/6) dini hari, Munarman tidak menghubungi lagi Anton. Sebelumnya diberitakan, Munarman menyerahkan diri setelah dijemput di kawasan Sentul oleh tim dipimpin AKBP Fadhil Imran dari Satuan Kejahatan dengan Kekerasan Polda Metro.
Ternyata Munarman hanya ingin dijemput Anton dan tidak menghendaki dijemput polisi. Munarman berdalih hanya ingin menyerahkan diri, bukan ditangkap polisi. Munarman sudah beberapa hari ini jadi buron karena kasus serangan terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (1/6) lalu.
Layaknya mencari buron kakap, Mabes Polri sampai mengerahkan seluruh jajarannya dan minta bantuan lembaga lain. Itu terlihat dari surat Bareskrim Mabes Polri Nomor R/416/VI/2008/Bareskrim tanggal 6 Juni 2008 yang diteken Brigjen Mathius Salempang.
Menyikapi surat itu, Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat cekal terhadap Munarman. “Sejak hari ini juga, saya sudah perintahkan seluruh Kantor Imigrasi melakukan pencekalan terhadap Munarman selama 20 hari,” kata Kabid Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi, Syaiful Rahman, kemarin.
Surat cekal itu juga dikirim ke bandara besar di Tangerang, Juanda, Denpasar, Medan, dan Batam. “Untuk perjalanan laut, kami juga sudah kirimkan hari ini juga,” tambahnya. Sebelumnya, Munarman berjanji menyerahkan diri jika pemerintah sudah membubarkan Ahmadiyah. Namun, Mendagri Mardiyanto kemarin mengakui, pembubaran Ahmadiyah bukan perkara sepele. “Saya tidak ada target, kalau memang sudah, ya dikeluarkan. Penyusunan SKB tiga menteri harus cermat,” tukasnya.
Hal senada disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menurut dia, sesuai UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965, SKB itu isinya hanya memberikan peringatan. “Nggak ada kata-kata pembubaran,” katanya.
Sementara itu, sikap ksatria Munarman juga ditunggu-tunggu tim pengacara Front Pembela Islam (FPI). “Saya pikir Munarman segera menunjukkan sikap gentle-nya,” ujar pengacara FPI, Mahendratta.
Menyikapi penahanan Ketua FPI Habib Rizieq, Mahendradatta Cs berniat mengajukan permohonan praperadilan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Juni. Alasannya, jauh hari pihaknya sudah melaporkan Ahmadiyah ke Mabes Polri dengan sangkaan sudah melanggar Pasal 156 A KUHP tentang penodaaan agama. “Tapi satu orang Ahmadiyah dipanggil saja tidak,” ujarnya.
Terpisah, PBNU kemarin memerintahkan jamaahnya tidak berkonflik dengan FPI lewat surat Nomor 1358/A.II.03/6/2008 kepada PWNU dan PCNU se-Indonesia. PBNU memandang konflik antara massa FPI dan kelompok AKKBB tak ada kaitan dengan NU.
Instruksi itu juga menegaskan, ulama NU sudah menetapkan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi soal penodaan ajaran Islam. Itu sebabnya, PBNU menuntut pemerintah segera mengambil langkah hukum untuk mencegah timbulnya tindakan masyarakat yang anarkis.
Sementara itu, setelah tiga hari FPI Jember dinyatakan bubar oleh ketuanya, Habib Abu Bakar, Selasa (3/6) lalu, tiba-tiba KH Mukmin Mahali mengambil alih komando dan mendeklarasikan kembali keberadaan FPI Jember, Jumat. “Saya menggantikan Habib Abu Bakar sebagai ketua FPI Jember,” kata KH Mukmin saat deklarasi di Pondok Pesantren Nurul Mukmin, Dusun Jatikoong, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru.
Uniknya, deklarasi itu dihadiri perwakilan GP Ansor PAC Ambulu Abdul Hayyi, tokoh agama asal Kecamatan Tanggul Habib Haidar, perwakilan Muspika Sumberbaru, serta santri-santri ponpes.
Sebagai pengasuh ponpes Nurul Mukmin yang juga jamaah nahdliyyin, KH Mukmin tidak mempermasalahkannya. Lantaran FPI dan NU sama-sama ahlussunnah wal jamaah. KH Mukmin juga merasa tak khawatir adanya penyerbuan seperti hari-hari lalu.
Sementara Abdul Hayyi mengatakan kehadirannya ke acara itu karena Ansor tidak punya permusuhan dengan FPI Jember. Bahkan GP Ansor pusat tidak pernah menginstruksikan untuk menyerang FPI. “Konflik FPI dan AKKBB terjadinya di pusat (Jakarta), sebaiknya daerah tak perlu terlibat,” kata Hayyi.
Namun, komandan pasukan berani mati Jember, Ayub Junaedi Mukson, menilai pembentukan kembali FPI Jember itu ulah orang-orang yang ingin populer. Lain lagi di Jombang. Sekitar 250 orang yang menyebtu diri Barisan Kebangsaan Antikekerasan (Bakar) berunjukrasa ke gedung DPRD.
Sebaliknya, puluhan ulama Pamekasan tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura menolak pembubaran FPI. Alasannya, FPI mengawal syariat Islam seperti memberantas perjudian, prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya. kcm/had/jbp/yls/yat/ade/st17/st9/st14/st30/st8
sumber: surya
