Untuk Perangkat Desa, Janji Akhir Juni Cair

MALANG – Penghasilan tetap atau gaji bagi perangkat desa se-Kabupaten Malang disoal. Hingga saat ini, tunjangan yang diberikan setiap bulan itu belum dicairkan. Jika ditotal, nilai anggaran yang belum dicairkan itu mencapai Rp 19.05 miliar. Masalah itu terungkap saat hearing antara Komisi C DPRD Kabupaten Malang dengan Bagian Tata Pemerintahan Desa (Tapemdes) Pemkab Malang kemarin siang.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Malang Budi Kriswiyanto mengaku heran dana sebesar itu masih mengendap di pemkab. “Sama sekali belum ada yang cair. Padahal, penghasilan tetap itu seharusnya diberikan per Januari 2008,” ujar Budi Kriswiyanto, ketika ditemui siang kemarin di kantor dewan usai hearing.

Menurut Budi, penghasilan tetap itu diberikan per bulan sesuai peraturan pemerintah (PP) 72 tahun 2006 tentang Desa. Untuk wilayah kabupaten, penghasilan tetap itu diberikan sesuai jabatan.

Kepala desa mendapat Rp 1,1 juta, sekretaris desa (Sekdes) Rp 894 ribu, dan perangkat desa Rp 745 ribu. Sedangkan di kabupaten ini ada 377 kepala desa, Sekdes 344 orang, dan perangkat desa (kepala dusun, modin, kepala urusan keuangan, bayan, dan kuwowo) sebanyak 3.285 orang.

Dengan jumlah tersebut, maka per bulan anggaran yang digunakan untuk perangkat desa mencapai Rp 3,1 miliar. “Namun, sudah enam bulan ini belum dicairkan. Sekarang tinggal mengalikan saja berapa anggaran yang masih mengendap,” tegas Budi.

Dia menilai, jika tidak segera dikucurkan, maka persoalan ini menimbulkan keresahan bagi perangkat desa. “Bahkan, kalau tidak segera turun, bisa mengendurkan semangat bekerja bagi perangkat desa,” tambah anggota FPDIP ini.

Terpisah, Kepala Bagian Tapemdes Pemkab Malang Mashudi membenarkan bahwa alokasi anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa masih mengendap. Dia berdalih, saat ini pemkab masih dalam proses pencairan anggaran tersebut. “Mudah-mudahan pada akhir Juni sudah bisa kami cairkan,” kata dia.

Mashudi lantas menjelaskan, kemoloran pencairan itu dikarekan adanya kemoloran penetapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). APBD baru ditetapkan pada April. Selanjutnya baru dilakukan penyusunan peraturan bupati. “Meski terlambat, tidak akan ada pengurangan. Nanti dirapel per triwulan,” imbuh mantan Camat Dampit ini.

Terpisah, Didik Gatot Subroto, ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang mengaku sudah lama menunggu pencairan penghasilan tetap tersebut. Bahkan, organisasi yang menaungi kades, sekdes dan perangkat desa itu juga sudah melayangkan surat ke Pemkab Malang sebanyak dua kali.

Surat tersebut mempertanyakan kejelasan pencairan tunjangan. “Bukti formal pengalokasian anggaran sudah kami terima, tapi bukti materiilnya kami masih menunggu,” kata Kades Tunjungtirto, Kecamatan Singosari ini.

Didik mengakui, tak jelasnya pencairan tunjangan tetap itu juga memberi dampak pada kinerja perangkat desa. “Kami akui sekarang kurang optimal. Tapi kalau sudah cair, mereka berjanji bekerja lebih maksimal,” ungkap dia.

Dia juga mengharapkan, pencairan penghasilan tetap itu bisa diberikan setiap bulan. Supaya tidak terjadi kemoloran seperti saat ini. “Barangkali karena masih pertama, kami bisa memaklumi. Tahun depan kami harapkan sudah diubah mekanismenya,” tambah dia. (yak/ziz)

sumber: Radar Malang